Rapat Koordinasi Perencanaan Pembangunan

Tanggal 26 Agustus 2019 BAPPEDA melaksanakan Rapat Koordinasi Perencanaan Pembangunan bertempat di Ruang Rapat Bappeda Kota Madiun. Tujuan diadakan Rapat Koodinasi Perencanaan Pembangunan adalah untuk persiapan kegiatan pelaksanaan Tahun Anggaran 2020 serta menindaklanjuti hasil musrenbang RPJMD 2019-2024 , tindak Lanjut tersebut berupa penyusunan Renstra masing- masing Perangkat  Daerah, dengan adanya koordinasi tersebut diharapkan Renstra Perangkat Daerah Sinergi dengan RPJMD Kota Madiun, sehingga visi misi yang telah dipublikasikan melalui musrenbang RPJMD 2019-2024 dapat diwujudkan melalui Perengkat-Perangkat Daerah Kota Madiun secara keseluruhan.    Acara tersebut dihadiri oleh semua Kasubag Perencanaan dari semua OPD Kota Madiun.

MUSRENBANG RPJMD KOTA MADIUN TAHUN 2019-2024

Dalam upaya melaksanakan amanat undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka Pemerintah Kabupaten/ Kota diwajibkan menyusun sejumlah dokumen salah satunya Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Dokumen tersebut selanjutnya di gunakan sebagai acuan Rencana Kerja Pemerintah Daerah untuk periode 5 Tahun.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Madiun menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) RPJMD Kota Madiun pada tanggal 16 Agustus 2019 bertempat di Ballroom “BIMA” Aston Hotel  Jl. Mayjen Sungkono No. 41 Kota Madiun.

Tujuan diadakan Musrenbang RPJMD adalah menterjemahkan agenda Kepala Daerah Terpilih meliputi visi, misi, tujuan, sasaran, dan arah kebijakan pembangunan, serta aspirasi masyarakat sebagai tolak ukur keberhasilan pembangunan daerah dalam waktu 5 tahun ke depan.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan RPJMD Kota Madiun di hadiri oleh Walikota Madiun, Wakil Walikota Madiun, FORKOPINDA, DPRD Kota Madiun, SEKDA Kota Madiun, BAPPEDA Prov Jatim, PKK, BAKORWIL Madiun, Bappeda sekitar, Asisten dan Staf Ahli, Kepala OPD, Lurah se Kota Madiun, BUMN, LPMK, LSM, Tokoh Masyarakat, Stake holder OPD, dan Narasumber dari UGM. Seluruh undangan diharapkan dapat memberikan saran dan masukan untuk RPJMD serta dapat mensinergikannya dengan fungsi/ urusan masing-masing.


Halalbihalal Keluarga Besar BAPPEDA Kota Madiun Tahun 2019

Acara Halalbihalal pada pagi hari ini mencerminkan betapa pentingnya kita semua untuk terus menyambung silaturahmi di antara anak bangsa dan khususnya  seluruh keluarga karyawan karyawati BAPPEDA demi terpeliharanya rasa persaudaraan antara keluarga besar BAPPEDA Kota Madiun. Untuk itu acara Halalbihalal ini harus kita jadikan pula momen yang tepat untuk saling memperkuat ikatan kekeluargaan serta saling memaafkan antar sesama, Ruang Rapat BAPPEDA Kota Madiun Jum’at (21/6/2019

Laporan Pendahuluan Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Madiun 2010-2030

Peninjauan kembali RT RW adalah upaya untuk melihat kesesuaian antara RT RW dan kebutuhan pembangunan yang memperhatikan perkembangan lingkungan strategis dan dinamika pembangunan, serta pelaksanaan pemanfaatan ruang.

Pelaksanaan peninjauan kembali  RT RW ini meliputi penilaian terhadap kualitas RT RW, kesesuaian RT RW dengan peraturan perundang-undangan, serta pelaksanaan pemanfaatan ruang.

RT RW Kota Madiun Tahun 2010-2030 telah berjalan lebih dari 5 tahun sejak ditetapkan. Dengan mempertimbangkan dinamika dan input pembangunan yang terjadi, maka diperlukan peninjauan kembali RT RW Kota Madiun. Peninjauan kembali ini dimaksudkan sebagai upaya untuk melihat apakah rencana tata ruang yang berlaku saat ini masih dapat dipergunakan sebagai acuan dalam pemanfaatan ruang untuk mewujudkan tujuan pemanfaatan ruang di Kota Madiun ataukah perlu dilakukan revisi.

Berpedoman pada hal di atas maka BAPPEDA Kota Madiun perlu melaksanakan Kegiatan Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Madiun 2010-2030, yang telah terlaksana pada hari Selasa 14/5 2019 di Ruang Rapat BAPPEDA Kota Madiun Jl. DI Panjaitan No.17 Lantai II Taman Kota Madiun.

Dalam acara tersebut BAPPEDA Kota Madiun mendatangkan Tim Ahli Magister Perencanaan Wilayah dan Kota dari UGM.  Dihadiri pula oleh hampir seluruh OPD Pemerintah Kota Madiun,  Perusahaan-Perusahaan Swasta dan BUMN yang ada di Kota Madiun.

Konsultasi Publik Rancangan Awal RPJMD Kota Madiun Tahun 2019-2024

Dalam rangka penyusunan rancangan awal RPJMD yang merupakan penyempurnaan rancangan teknokratik RPJMD dengan berpedoman pada visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih serta menindak lanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendaian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD.

Pada pasal 48 bahwa Rancangan Awal RPJMD sebagaimana dimaksud dibahas bersama dengan para pemangku kepentingan melalui forum konsultasi publik, untuk memperoleh masukan dan saran penyempurnaan. Sehubungan dengan hal tersebut maka pada hari selasa tanggal 7/5 Tahun 2019 BAPPEDA Kota Madiun menyelenggarakan Konsultasi Publik Rancangan Awal RPJMD Tahun 2019-2024 di Gedung Diklat Pemerintah Kota Madiun.

Dalam acara tersebut dihadiri oleh Walikota Madiun, Wakil Walikota Madiun, Seluruh Kepala OPD dan Perwakilan Stek Holder dari masing-masing OPD,  ditambah dengan seluruh Karyawan/karyawati BAPPEDA.

Selesai acara tersebut diakhiri dengan penandatanganan  berita acara Konsultasi Publik Rancangan Awal RPJMD Kota Madiun Tahun 2019-2024 antara Kepala BAPPEDA Kota Madiun dan Perwakilan  Stek Holder OPD, sebagai simbul telah diselenggarakannya acara Konsultasi Publik Rancangan Awal RPJMD Kota Madiun.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) Kota Madiun Tahun 2019



Musrenbang Kota Madiun Tahun 2019 ini merupakan forum musyawarah pemangku kepentingan di tingkat kota untuk melakukan koordinasi perencanaan pembangunan antara Pemerintah Kota dengan seluruh pemangku kepentingan yang secara khusus membahas konsep Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Madiun Tahun 2020 berdasar aspirasi masyarakat serta berdasarkan hasil Penyelenggaraan Forum OPD.

Pemberlakuan otonomi daerah yang luas, seperti di amanatkan Undang Undang 23 Tahun 2014, menempatkan Forum Musrenbang ini sebagai wahana partisipasi masyarakat untuk menyamakaan persepsi, membangun komitmen bersama, dan menterpadukan langkah-langkah untuk mengatasi masalah pembangunan yang ada di daerah.

Acara Musrenbang Kota Madiun Tahun 2019 di Gedung Balai Diklat Pemerintah Kota Madiun Senin (18/3 ) yang dihadiri oleh Bappeda Provinsi Jawa Timur, Bakorwil I Madiun, DPRD Kota Madiun, Anggota Forpinda Walikota Madiun Terpilih, Wakil Walikota Terpilih Ibu Ketua Tim Penggerak PKK, Ibu Ketua Dharma Wanita, DPRD Kota Madiun, Kepala OPD, Camat dan Lurah, LPMK dan LSM di Kota Madiun. Dalam acara tersebut Kepala BAPPEDA Kota Madiun sebagai Ketua Penyelenggara acara, menyampaikan bahwa Prioritas Pembangunan Kota Madiun Tahun 2020 adalah :

  1. Peningkatan Sumber Daya Manusia
  2. Penungkatan Kualitas Lingkungan Permukiman dan Infrastruktur Hijau
  3. Pengembangan Potensi Ekonomi Daerah
  4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan
  5. Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat.

Forum Perangkat Daerah Kota Madiun

Madiun-Forum Perangkat Daerah merupakan forum koordinasi antar pelaku pembangunan untuk membahas prioritas program dan kegiatan pembangunan hasil Musrenbang di tingkat kelurahan, kecamatan dan pokok-pokok pikiran DPRD serta menyusun dan menyempurnakan Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang tata cara penyelenggaraannya difasilitasi oleh Perangkat Daerah terkait.

 Kegiatan yang diadakan Bappeda Kota Madiun ini dilaksanakan pada hari senin (11/3), peserta forum perangkat daerah antara lain Walikota Madiun, Walikota dan Wakil Walikota Madiun Terpilih, Ketua dan Anggota DPRD Kota Madiun, Kepala Perangkat Daerah, Kepala Sub Bagian Perencanaan masing-masing perangkat Daerah, Stakeholder dari masing-masing. Acara di gelar di Wisma Haji Pemerintah Kota Madiun. Di hadiri oleh Kelompok I (Bidang Pemerintahan, Hukum, Sumber daya Manusia, Pendidikan, dan Sosial Budaya) di Ruang Aula Utama lantai II. Kelompok II (Perekonomian dan Kesejahteraaan Rakyat) di Ruang kelas bawah lorong sebelah timur. Kelompok III (Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat) di Ruang selatan/Asrama IV lantai II.

Proses perencanaan partisipatif yang diselaraskan melalui Musyawarah Rencana Pembangunan (musrenbang) di tingkat Kelurahan, Kecamatan, Kota Provinsi serta Nasional. Forum Perangkat Daerah merupakan instrument dalam proses perencanaan pembangunan, sehingga secara teknis berbagai keputusan dalam pelaksanaan pembangunan dirumuskan secara bersama dan dilaksanakan sesuai dengan jenjang pemerintahan. Forum ini cukup strategis karena mempertemukan kelompok masyarakat sektoral dan parsial.

Tujuan dari penyelenggaran ini “untuk menyelaraskan program/kegiatan Perangkat Daerah dengan usulan program/kegiatan hasil musrenbang di tingkat kecamatan dan serta pokok-pokok piikiran DPRD. Mempertajam indikator serta target program/kegiatan Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah”, ungkap Kepala Bapedda Kota Madiun.