Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) Kota Madiun Tahun 2019



Musrenbang Kota Madiun Tahun 2019 ini merupakan forum musyawarah pemangku kepentingan di tingkat kota untuk melakukan koordinasi perencanaan pembangunan antara Pemerintah Kota dengan seluruh pemangku kepentingan yang secara khusus membahas konsep Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Madiun Tahun 2020 berdasar aspirasi masyarakat serta berdasarkan hasil Penyelenggaraan Forum OPD.

Pemberlakuan otonomi daerah yang luas, seperti di amanatkan Undang Undang 23 Tahun 2014, menempatkan Forum Musrenbang ini sebagai wahana partisipasi masyarakat untuk menyamakaan persepsi, membangun komitmen bersama, dan menterpadukan langkah-langkah untuk mengatasi masalah pembangunan yang ada di daerah.

Acara Musrenbang Kota Madiun Tahun 2019 di Gedung Balai Diklat Pemerintah Kota Madiun Senin (18/3 ) yang dihadiri oleh Bappeda Provinsi Jawa Timur, Bakorwil I Madiun, DPRD Kota Madiun, Anggota Forpinda Walikota Madiun Terpilih, Wakil Walikota Terpilih Ibu Ketua Tim Penggerak PKK, Ibu Ketua Dharma Wanita, DPRD Kota Madiun, Kepala OPD, Camat dan Lurah, LPMK dan LSM di Kota Madiun. Dalam acara tersebut Kepala BAPPEDA Kota Madiun sebagai Ketua Penyelenggara acara, menyampaikan bahwa Prioritas Pembangunan Kota Madiun Tahun 2020 adalah :

  1. Peningkatan Sumber Daya Manusia
  2. Penungkatan Kualitas Lingkungan Permukiman dan Infrastruktur Hijau
  3. Pengembangan Potensi Ekonomi Daerah
  4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan
  5. Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat.

Forum Perangkat Daerah Kota Madiun

Madiun-Forum Perangkat Daerah merupakan forum koordinasi antar pelaku pembangunan untuk membahas prioritas program dan kegiatan pembangunan hasil Musrenbang di tingkat kelurahan, kecamatan dan pokok-pokok pikiran DPRD serta menyusun dan menyempurnakan Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang tata cara penyelenggaraannya difasilitasi oleh Perangkat Daerah terkait.

 Kegiatan yang diadakan Bappeda Kota Madiun ini dilaksanakan pada hari senin (11/3), peserta forum perangkat daerah antara lain Walikota Madiun, Walikota dan Wakil Walikota Madiun Terpilih, Ketua dan Anggota DPRD Kota Madiun, Kepala Perangkat Daerah, Kepala Sub Bagian Perencanaan masing-masing perangkat Daerah, Stakeholder dari masing-masing. Acara di gelar di Wisma Haji Pemerintah Kota Madiun. Di hadiri oleh Kelompok I (Bidang Pemerintahan, Hukum, Sumber daya Manusia, Pendidikan, dan Sosial Budaya) di Ruang Aula Utama lantai II. Kelompok II (Perekonomian dan Kesejahteraaan Rakyat) di Ruang kelas bawah lorong sebelah timur. Kelompok III (Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat) di Ruang selatan/Asrama IV lantai II.

Proses perencanaan partisipatif yang diselaraskan melalui Musyawarah Rencana Pembangunan (musrenbang) di tingkat Kelurahan, Kecamatan, Kota Provinsi serta Nasional. Forum Perangkat Daerah merupakan instrument dalam proses perencanaan pembangunan, sehingga secara teknis berbagai keputusan dalam pelaksanaan pembangunan dirumuskan secara bersama dan dilaksanakan sesuai dengan jenjang pemerintahan. Forum ini cukup strategis karena mempertemukan kelompok masyarakat sektoral dan parsial.

Tujuan dari penyelenggaran ini “untuk menyelaraskan program/kegiatan Perangkat Daerah dengan usulan program/kegiatan hasil musrenbang di tingkat kecamatan dan serta pokok-pokok piikiran DPRD. Mempertajam indikator serta target program/kegiatan Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah”, ungkap Kepala Bapedda Kota Madiun.

Penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntable serta berorientasi pada hasil, maka Pemerintah Kota Madiun dalam hal ini  BAPPEDA Kota Madiun melaksanakan Penandatanganan Perjanjian Kerja yang diikuti oleh semua pejabat di BAPPEDA mulai dari eselon II, III,IV dan Staf. Semua ASN BAPPEDA wajip menyusun dan menandatangani perjanjian kinerja, sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomer 55 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.

Perjanjian Kinerja tersebut nantinya akan dipertanggung jawabkan dalam bentuk Laporan Kinerja pada akhir tahun dan digunakan sebagai bahan dalam penyusunan SKP pada tahun tersebut. Acara tersebut dilaksanakan pada tanggal 22 Januari 2019 di ruang rapat BAPPEDA pukul 08.30 WIB sampai dengan pukul 12.00.

Rapat Koordinasi & Penyaluran DAK fisik TA 2019 dan Tindak Lanjut Pelaporan Keuangan DAK TA 2017

Rapat Koordinasi dan Penyaluran DAK Fisik Tahun Anggaran 2019 Serta Tindak Lanjut Pelaporan Keuangan DAK Tahun Anggaran 2017 sudah terlaksana pada tanggal 21 Januari 2019, pukul 09.00 WIB yang bertempat diruang Rapat BAPPEDA Kota Madiun.

                Kegiatan rapat tersebut sebagai penyelenggara adalah  BAPPEDA Kota Madiun, yang bertujuan untuk Mengkoordinasikan dan Penyaluran DAK Fisik TA 2019 serta Tindak Lanjut Pelaporan Keuangan DAK TA 2017. Peserta yang hadir dalam kegiatan tersebut adalah dari Kantor Dinas dan Badan dari Pemerintah Kota Madiun diantaranya RSUD, BPKAD, INSPEKTORAT, ADBANG, DINAS PENDIDIAN, DINAS PU-TR, dan BAPPEDA turut hadir pula Nara Sumber dari KPPN MADIUN.

                Dari kegiatan tersebut dapat ditarik Kesimpulan bahwa. Penyamaan persepsi atas Pelaksanaan Tahapan dan Syarat-syarat Penyaluran DAK Fisik TA 2019 oleh KPPN Madiun selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

DAK Fisik Kota Madiun Tahun 2019 adalah sebesar Rp. 14.522.693.000. Penyaluran DAK Fisik tersebut akan disalurkan dalam 3 (tiga) Tahap yaitu 25%, 45%, dan selisih antara nilai kontrak dengan dana yang sudah tersalurkan.

KPPN juga menyampaikan agar Pemerintah Daerah mematuhi dan tertib atas persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan oleh masing-masing Tahapan, karena apabila pada suatu tahapan persyaratannya tidak terpenuhi, maka penyaluran dana tahap tersebut dan tahap berukutnya tidak dapat dilakukan. Dengan demikian dana yang dibutuhkan untuk penyelesaian pekerjaan menjadi tanggung jawab pemda.  

MONITORING KEGIATAN MUSRENBANG KELURAHAN NAMBANGAN KIDUL KOTA MADIUN TAHUN 2019

Monitoring Kegiatan Musrenbang Kelurahan Nambangan Kidul Kota Madiun Tahun 2019 telah selesai dilaksanakan, yaitu pada tanggal 8 januari 2019 malam pada pukul 19.00 WIB,  yang bertempat di Aula Gedung Pertemuan Kelurahan Nambangan Kidul Kota Madiun.

Bahwa pelaksanaan Musrenbang Kelurahan tersebut diselenggarakan oleh Pemerintah Kelurahan untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan dan kebutuhan pembangunan kelurahan yang didanai oleh APBD Kota Madiun.

Dalam kegiatan tersebut dihadiri oleh berbagai unsur masyarakat diantaranya LPMK, Ketua RT & RW, Tokoh Masyarakat , PKK, Tokoh Agama, Karang Taruna, PUSKESOS, BABINSA, dan BABINKAMTIBMAS. Turut hadir juga Bapak Wlikota Terpilih Periode 2019 – 2024, beliau mengarahkan untuk usulan RTLH dan Jambanisasi akan diselesaikan semua sebagai prioritas di tahun 2020. Sehingga untuk usulan tahun berikutnya usulan RTLH dan Jambanisasi tidak ada lagi.Pelaksanaan musrenbang kelurahan ini dihadiri oleh Tim Monitoring dari BAPPEDA yang dipimpin oleh Bapak  ARIEF ENDRO P, Spt,MT Selaku Kabid Perenc. Ekonomi & Sosbud dan sdr. SUKMANA MARTHA PRAYOGI, SE

Monitoring Evaluasi Pelaksanaan DAK TA 2018 dan Koordinasi Rencana Pelaksanaan DAK TA 2019

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 9 Januari 2019 di Ruang Rapat Bappeda yang dipimpin oleh Kepala Bidang Perencanaan Fisik Prasarana BAPPEDA. Tujuan dilaksanakannya kegiatan ini adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan DAK TA 2018 dan koorinasi rencana pelaksanaan DAK TA 2019. Peserta pada rapat tersebut antara lain Inspektorat, BPKAD, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan dan KB, Dinas PUTR, Dinas Pendidikan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta RSUD.

Materi rapat ini dapat diunduh disini

MONITORING KEGIATAN MUSRENBANG KELURAHAN MANGUHARJO

Musrenbang kelulahan manguharjo sudah terlaksana pada tanggal 4 januari 2018 Pukul 19:00 WIB, yang bertempat di Gedung Pertemuan Kelurahan Manguharjo Kota Madiun. Dalam Pertemuan itu dihadiri sejumlah unsur, diantaranya adalah Camat Manguharjo, Lurah Manguharjo, Ketua Lingkungan (RW-RT) Sekelurahan manguharjo, Perwakilan Kelompok Tani, Perwakilan PKK, Pos keskel, dan Tokoh Masyarakat.
Dalam pertemuan tersebut telah dihimpun usulan usulan dari masyarakat diantaranya bantuan alat hadroh, alat cek kesehatan, bantuan bagi guru TK dan PAUD, bantuan bibit buah, pengaspalan jalan, normalisasi saluran,dan pemasangan plengsengan

EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2018 DAN RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2019 BAPPEDA KOTA MADIUN

Selasa, 8 januari 2018 BAPPEDA Kota Madiun melaksanakan rapat Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2018 serta Rencana Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019 yang dimulai pukul 08.30 sampai dengan 12.30 WIB. Acara tersebut, merupakan program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah yang merupakan tupoksi Kepala Sub Bagian Perencanaan BAPPEDA Kota Madiun. Acara tersebut dihadiri oleh seluruh karyawan/karyawati BAPPEDA Kota Madiun untuk membahas evaluasi pelaksanaan seluruh kegiatan pada Tahun 2018 serta Rencana Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2019 ini.